Ada yang janggal dalam persidangan dugaan kasus korupsi berkedok penipuan proyek yang menyeret nama Larasen Ginting, Rumanda Waty, Joko Waskito dan Agung Ramadhan atau RG Cs.
Sidang kembali digelar di Ruang Sidang Kartika, Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, Selasa (13/10/2026).
Sidang dipimpin Ketua Majelis M. Nazri SH, MH dengan hakim anggota Hendra Hutabarat SH, MH dan Muhammad Fauzi SE, ME.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Binjai menghadirkan 4 orang saksi untuk memperkuat dakwaan terhadap terdakwa RG Cs. Keempat saksi tersebut adalah Hengky Wijaya, Ir. Rubianto, Ahmad Basri dan Maulana Akbar.
Di hadapan Majelis Hakim, para saksi secara blak-blakan membeberkan modus RG Cs. Mereka dijanjikan paket proyek fiktif berupa pembangunan jalan usaha tani, bantuan irigasi tanah dangkal atau sumur bor, serta pengadaan bibit lele.
Modus semakin licik, para korban diberikan SPK yang pekerjaannya " bodong " Bahkan ada korban yang hanya ditunjukkan judul kegiatan yang faktanya tidak ada di dalam DPA.
"Korban sempat melapor ke Polres Binjai karena merasa ditipu. Sebagian mengaku kerugiannya sudah dikembalikan, sebagian lagi belum kembali sampai sekarang," ungkap salah satu saksi di persidangan.
PELAKU UTAMA DPO TAK TERSENTUH
Yang menjadi keanehan dan pertanyaan besar publik, hingga persidangan keempat saksi digelar, pelaku utama bernama Dody Alfayed yang diduga merupakan ponakan Walikota Binjai dan telah ditetapkan sebagai DPO oleh Kejari Binjai, belum juga ditangkap.
Ada apa dengan Kejari Binjai? Ada apa dengan Polres Binjai? Mengapa DPO kelas teri yang diduga otak dari semua skema ini bebas berkeliaran?
Menanggapi hal tersebut, Ketua Investigasi GATWAMTRA Marihut H Simarmata angkat bicara, kami tidak menghalang-halangi kasus korupsi,namun perkara yang telah beejalan diduga pelimpahan berkasnya ke pengadilan medan 200 hari.
"Ini yang paling janggal! RG Cs yang hanya operator lapangan sudah diadili, tapi aktor intelektualnya yang katanya ponakan Walikota Binjai yang sudah jadi DPO malah tidak ditangkap-tangkap. Ada apa? Apakah karena dia ponakan Walikota jadi kebal hukum?" Juga apabila pekerjaan tidak ada di DPA serta barang bukti,alat bukti hingga kini diduga tidak ada serta tidak adanya kerugian yang dinyatakan oleh BPK maka kasus tersebut tidak dapat dikategorikan korupsi, apabila tetap dinyatakan bentuk korupsi oleh kejaksaan negeri binjai,dimana kerugian negaranya.ini kan aneh paparnya pada Indometro.net.
"Kami dari GATWAMTRA meminta Kejari Binjai, Kejati Sumut dan Polda Sumut serius. Tangkap Dody Alfayed! Jangan ada tebang pilih. Dan kami minta kesediaan walikota binjai Drs Amir Hamzah M.AP agar dapat membantu pihak kejari binjai untuk tangkap Dody Alfayet dengan segera untuk membuka tabir yang sebenarnya terjadi,Jangan sampai masyarakat menilai hukum di Binjai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau DPO dibiarkan, kami akan laporkan kasus ini ke Jamwas Kejagung dan KPK," pungkas Marihut dengan nada keras.
Saat dikonfirmasi via wathsapp pertanyaan awak media Indometro.net. kamis 15/10/2026, terkait apa beda Spk proyek fiktif dan Spk pekerjaannya tidak ada, Ronald Regen Siagian sebagai kasi intel kejari binjai lempar bola ke pidsus dan dijawab kasi pidsus Bahwa Spk fiktif kontraknya ada dibuat tetapi anggarannya tidak terdaftar dalam dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) resmi pada dinas ketapang kota binjai tahun 2022 - 2025, serta semua SPK bantuan irigasi tanah ( sumur bor ) sama SPK jalan usaha tani yang dibuat dan ditandatangani RG tidak terdaftar dalam dokumen pelaksanaan anggaran . saat kejari binjai Dr Iwan Setiawan SH.M.Hum dikonfirmasi via wathsapp dengan pertanyaan yang sama hanya membisu seribu bahasa.
( HS03).
Tidak ada komentar: