Kamis, 5 November 2026 - Aksi penindasan terhadap rakyat kecil di Kota Binjai kembali terjadi! Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Olahraga, tepatnya di depan Masjid Agung Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, diduga terus ditekan oleh Walikota Binjai Drs. Amir Hamzah M.AP.
Para PKL yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di depan Masjid Agung itu mengaku terus didatangi dan ditekan agar tidak berjualan. Padahal mereka hanya berjualan kecil untuk menghidupi anak istri.
Ironisnya, Walikota Binjai Drs. Amir Hamzah M.AP telah lama menjanjikan kepada para PKL Jalan Olahraga berupa bantuan gerobak / steling yang dananya berasal dari CSR Bank Sumut.
Janji itu sudah berkali-kali diucapkan. Para PKL pun percaya dan sabar menunggu.
Namun hingga hari ini, Kamis 5 November 2026 janji itu TAK KUNJUNG TEREALISASI!. Gerobak tidak ada, steling tidak ada, bantuan tidak ada!
Yang lebih mencengangkan, menurut keterangan beberapa sumber di lingkungan Pemko Binjai, bantuan gerobak tersebut menanti anggaran R-APBD!
Masyarakat hingga tercengang dengan adanya janji walikota binjai dan bertanya KENAPA CSR BANK SUMUT HARUS MENUNGGU R-APBD?
CSR itu dana perusahaan, bukan dana APBD! Jika bantuan CSR Bank Sumut harus menunggu R-APBD, berarti ada yang tidak beres! Ada yang janggal! Apakah CSR Bank Sumut sudah cair tapi dialihkan? Atau janji CSR itu hanya akal-akalan untuk membungkam PKL? Ini jelas melanggar UU dan peraturan yang tertuang pada,
1. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Jo PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR): CSR adalah kewajiban perusahaan yang dananya berasal dari perusahaan, bukan dari APBD! Jadi alasan menunggu R-APBD untuk bantuan CSR Bank Sumut adalah ALASAN NGAWUR dan PEMBODOHAN!
2. Perpres No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 2, 6, dan 9: Pemerintah Daerah WAJIB memberdayakan PKL dengan menyediakan sarana usaha, bukan hanya menertibkan dan mengusir!
3. Permendagri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 12 dan 13: Penertiban PKL harus dilakukan secara humanis, harus ada relokasi yang layak dan bantuan sarana. Dilarang melakukan penertiban tanpa solusi!
4. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 20: Pemerintah wajib memberdayakan pedagang kecil dan PKL demi kesejahteraan rakyat!
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dan Pasal 65: Kepala Daerah wajib mensejahterakan masyarakat, bukan menindas masyarakat kecil! Walikota adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat!
6. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10:* Pejabat wajib berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang! Janji yang diingkari adalah bentuk penyalahgunaan wewenang!
7. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Anggaran R-APBD tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda CSR perusahaan! Itu dua pos anggaran yang berbeda!
Mendengar alasan menanti R-APBD itu, Ketua Investigasi Gatwamtra, Marihut H. Simarmata langsung MELEDAK!
"GILA! EDAN! INI PEMBODOHAN PUBLIK PALING BESAR DI KOTA BINJAI! WALIKOTA BINJAI Drs. AMIR HAMZAH M.AP MENJANJIKAN GEROBAK CSR BANK SUMUT KE PKL JALAN OLAH RAGA DEPAN MASJID AGUNG, TAPI SAMPAI KAMIS 5 NOVEMBER 2026 TIDAK ADA! ALASANNYA MENUNGGU R-APBD? OTAK KALIAN DIMANA?"
"CSR BANK SUMUT ITU DANA BANK SUMUT! BUKAN DANA APBD! BUKAN DANA R-APBD! KALAU CSR HARUS MENUNGGU R-APBD, BERARTI KALIAN TIDAK PAHAM ATURAN! ATAU KALIAN SENGAJA MEMBODOHI PKL? MANA UANG CSR BANK SUMUT ITU? SUDAH CAIR KEMANA? JANGAN-JANGAN SUDAH DITILEP UNTUK KEPENTINGAN LAIN?"
"DAN YANG LEBIH JAHAT, PKL DI DEPAN MASJID AGUNG MALAH TERUS DITEKAN! TERUS DIUSIR! TERUS DILARANG BERJUALAN! INI MASJID AGUNG, TEMPAT IBADAH! RAKYAT CARI MAKAN HALAL DI DEPAN MASJID, KOK DILARANG? KALIAN MAU RAKYAT BINJAI JADI MALING? JADI PENGANGGURAN?"
"SAYA MARIHUT H. SIMARMATA, KETUA INVESTIGASI GATWAMTRA, MENEGASKAN DENGAN KERAS: PAK WALIKOTA Drs. AMIR HAMZAH M.AP, TEPATI JANJI ANDA! BAGIKAN GEROBAK DAN STELING CSR BANK SUMUT ITU SEKARANG JUGA! HENTIKAN PENEKANAN TERHADAP PKL JALAN OLAH RAGA DEPAN MASJID AGUNG! JANGAN JADIKAN SATPOL PP SEBAGAI ALAT PENINDAS RAKYAT!"
"KAMI MINTA KEPADA KETUA DPRD KOTA BINJAI PANGGIL WALIKOTA! MINTA BPK AUDIT DANA CSR BANK SUMUT! MINTA KEJARI BINJAI PERIKSA ALIRAN DANA CSR ITU! JIKA TIDAK ADA KEJELASAN, MINGGU DEPAN GATWAMTRA AKAN TURUN BERSAMA RATUSAN PKL DAN AKAN MELAPORKAN KE PIHAK PENYIDIK UNTUK MENELUSURI DANA CSR YANG TELAH DIJANJIKAN WALIKOTA BINJAI KEPADA PEDAGANG. RAKYAT KECIL TIDAK BOLEH DITINDAS DI KOTA BINJAI!" Tegas Marihut dengan nada murka.
Tim Indometro.net. masih berupaya mengkonfirmasi Walikota Binjai Drs. Amir Hamzah M.AP dan Pimpinan Bank Sumut Cabang Binjai terkait nasib dana CSR gerobak PKL tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi.(HS03/RED).






Tidak ada komentar: