(TOBELO-Indometro.net) - Pernyataan Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, yang mengibaratkan pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di wilayah Loloda sama seperti membangun gedung di tengah hutan, menuai kecaman keras. Salah satu kritik tajam datang dari Maikel Flory yang menilai pernyataan orang nomor satu di Halbar tersebut sangat melukai perasaan masyarakat Loloda dan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam pemerataan akses kesehatan
Menurut Maikel, perumpamaan "membangun di tengah hutan" adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga negara yang bermukim di wilayah terluar dan terpencil seperti Kecamatan Loloda Tengah.
Pernyataan Bupati sangat tidak elok dan mencederai hati masyarakat Loloda. Justru karena kondisi geografis dan akses yang sulit itulah negara hadir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk membangun fasilitas kesehatan di sana. Jika setiap pembangunan di wilayah terpencil dianggap membangun di tengah hutan, lalu di mana letak keadilan pembangunan bagi warga Loloda?" tegas Maikel dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Pemindahan Lokasi Dinilai Cacat Prosedur, Maikel juga menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang memindahkan lokasi pembangunan proyek RSP senilai Rp43 miliar tersebut dari Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, ke Kecamatan Ibu.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kesehatan secara tegas tidak pernah menyetujui pemindahan lokasi tersebut. Sesuai aturan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), pemindahan lokasi hanya diperbolehkan jika terjadi bencana alam, kerusuhan, atau wabah penyakit menular—kondisi yang faktanya tidak pernah terjadi di Loloda Tengah.
Alasan akses jalan yang belum memadai tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menabrak aturan pusat. Keputusan Bupati memindahkan lokasi tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan adalah bentuk maladministrasi yang kini justru membuat proyek senilai puluhan miliar itu terbengkalai dan menyisakan masalah hukum," ujar Maikel
Desak Transparansi dan Pertanggungjawaban lebih lanjut, Maikel mendesak Bupati James Uang untuk berhenti melempar narasi yang menyudutkan kondisi wilayah Loloda sebagai tameng atas carut-marutnya pengelolaan proyek RSP.
Masyarakat butuh kejelasan dan pertanggungjawaban atas anggaran negara yang sudah cair sekitar Rp17 miliar, bukan retorika yang merendahkan wilayah sendiri. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas nasib pelayanan kesehatan masyarakat Loloda yang haknya telah dirampas akibat kebijakan pemindahan lokasi yang sepihak ini," tutupnya.






Tidak ada komentar: