BINJAI - INDOMETRO.NET.
Kinerja penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai menjadi sorotan tajam. Beredar dugaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai, Erwin Toga telah memerintahkan Kepala Bidang (Kabid) PBB agar melakukan penagihan secara maksimal kepada seluruh penunggak pajak.
Namun perintah tersebut diduga tidak berjalan optimal di lapangan. Hal itu kemudian dikaitkan dengan kekhawatiran akan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai dari sektor PBB.
Sampai berita ini diturunkan, pihak BPKAD maupun Kabid PBB yang disebut bernama Andi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut . Indometro.net. masih berupaya melakukan konfirmasi dan memberikan hak jawab kepada pihak terkait.
Sebagai Ketua Investigasi Gatwamtra, Marihut H Simarmata, menyampaikan tanggapan keras terkait persoalan ini.
Menurut Marihut, penagihan PBB adalah kewajiban negara yang harus dijalankan secara profesional, tanpa pandang bulu, dan tanpa rasa takut terhadap tekanan dari pihak manapun.
Kalau Kaban BPKAD sudah memerintahkan untuk menagih kepada seluruh penunggak, maka Kabid PBB wajib melaksanakan. Tidak ada alasan untuk diam. PBB itu uang rakyat, untuk pembangunan Kota Binjai.
Kami mendengar adanya dugaan di lapangan, penagihan tidak maksimal karena adanya ketakutan terhadap oknum-oknum tertentu. Kalau benar, ini sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh kalah dengan preman, negara tidak boleh kalah dengan tekanan.
Kami meminta kepada Bapak Walikota Binjai, Drs. Amir Hamzah M.AP, dan Bapak Sekda Kota Binjai, Chairin F Simanjuntak S.STP, M.M, untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas. Kalau Kabid PBB Andi dinilai tidak mampu menjalankan perintah pimpinan, maka kami berharap beliau dicopot dan diganti dengan pejabat yang berani, tegas, dan berintegritas.
Jangan sampai karena lemahnya penagihan, PAD Kota Binjai anjlok dan yang dirugikan adalah masyarakat. Pembangunan jalan, sekolah, kesehatan, semua butuh PAD.
Kami juga meminta agar BPKAD membuka data secara transparan, berapa target PBB, berapa realisasi, dan siapa saja penunggak besar yang belum ditagih. Jangan ada yang ditutup-tutupi.
Marihut menegaskan, pernyataan tersebut adalah bentuk kontrol sosial dan desakan agar pemerintah bertindak, bukan vonis final. Ia berharap Walikota dan Sekda segera memanggil Kaban BPKAD dan Kabid PBB untuk klarifikasi.
Kami beri ruang klarifikasi. Kalau Kabid PBB merasa tidak seperti yang diduga, silahkan buka data dan buktikan dengan kinerja. Tapi kalau memang tidak mampu, jangan dipertahankan.
Gatwamtra juga mendesak agar penagihan PBB dilakukan sesuai aturan, tanpa tebang pilih:
- Penagihan merata: Kepada seluruh penunggak, baik masyarakat biasa maupun pengusaha besar
- Penegakan hukum: Jika ada oknum yang menghalangi penagihan, harus diproses sesuai hukum
- Evaluasi jabatan: Pejabat yang tidak melaksanakan perintah pimpinan harus dievaluasi, pungkas marihut pada indometro.net. ( HS03).






Tidak ada komentar: