Pancasila Diuji dari Balai Desa

INGIN JADI WARTAWAN KAMI??

indometro.net-

Kesaktian Pancasila tidak cukup diperingati dalam upacara, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan dan kehidupan masyarakat desaKesaktian Pancasila tidak cukup diperingati dalam upacara, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan dan kehidupan masyarakat desa

Oleh: Abdul Kholik Mutahar, M.Si.
Kaur Perencanaan Desa Panjang

        Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini bukan sekadar kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi ruang untuk kembali bertanya: sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan kita?

        Bagi saya sebagai perangkat desa, pertanyaan itu justru terasa paling dekat di balai desa.Pancasila tidak semestinya hanya hadir dalam upacara, pembacaan ikrar, atau seremoni tahunan. Pancasila mendapatkan makna yang lebih nyata ketika nilai-nilainya diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari.Dan desa adalah salah satu tempat paling konkret untuk melihatnya.Di balai desa, pemerintah berhadapan langsung dengan masyarakat. Setiap hari ada warga yang datang mengurus administrasi kependudukan, membutuhkan pelayanan surat-menyurat, menyampaikan aspirasi pembangunan, mempertanyakan bantuan sosial, hingga menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

Di ruang pelayanan yang sederhana itulah, menurut saya, nilai-nilai Pancasila diuji. Bukan dalam kata-kata besar.Melainkan dalam bagaimana seorang warga diperlakukan.Pancasila Dimulai dari Pelayanan

    Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kehidupan pemerintahan desa, nilai tersebut juga dapat menjadi landasan moral dalam menjalankan amanah.Kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kesadaran bahwa pekerjaan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat adalah bagian penting dari nilai tersebut.

        Kemudian sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingatkan bahwa setiap warga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dan bermartabat. Pelayanan publik semestinya tidak dibedakan karena status sosial, kedekatan personal, maupun latar belakang seseorang.Di depan pelayanan pemerintahan, setiap warga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil.Hal sederhana seperti menyapa warga dengan baik, mendengarkan persoalan mereka, memberikan penjelasan dengan sabar, dan membantu sesuai kewenangan merupakan bagian dari praktik nilai kemanusiaan.

Persatuan Tumbuh dari Desa Di desa, Persatuan Indonesia juga memiliki makna yang sangat penting.

    Masyarakat memiliki latar belakang, kepentingan, pilihan, dan pandangan yang beragam. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial.Perbedaan pilihan tidak semestinya membuat hubungan antartetangga terputus.Perbedaan pendapat tidak harus berubah menjadi permusuhan.Justru di tengah perbedaan itulah persatuan diuji.Desa memiliki modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat: gotong royong, sambatan, musyawarah, dan kepedulian terhadap sesama.Ketika warga bersama-sama membantu tetangga yang sedang membutuhkan, membersihkan lingkungan, membangun fasilitas bersama, atau bergotong royong menyelesaikan persoalan kampung, di situlah persatuan hadir dalam bentuk yang nyata.Pancasila tidak selalu membutuhkan panggung besar.

Kadang ia hadir di jalan kampung, di rumah warga, di sawah, di kegiatan masyarakat, dan di antara tetangga yang saling membantu. 

        Musyawarah Jangan Sekadar Formalitas Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menemukan ruang yang sangat nyata dalam pemerintahan desa.Musyawarah desa jangan sampai hanya menjadi agenda administratif untuk memenuhi sebuah tahapan. Musyawarah seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengemukakan persoalan, memberikan masukan, sekaligus ikut menentukan arah pembangunan desanya. Di sinilah perangkat desa memiliki peran penting.Perangkat desa bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan. Ada tanggung jawab untuk membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

    Mendengar suara masyarakat menjadi bagian penting dari proses tersebut.Sebab pembangunan yang baik bukan hanya lahir dari dokumen perencanaan, tetapi juga dari pemahaman terhadap kebutuhan warga.Ketika masyarakat diberi ruang untuk berbicara, ketika pendapat didengar, dan ketika keputusan dibahas melalui musyawarah, maka demokrasi desa mendapatkan bentuknya yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Keadilan Sosial Harus TerasaKemudian sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi tantangan yang tidak kalah penting.Pembangunan desa tidak cukup diukur dari seberapa banyak jalan dibangun, gedung berdiri, atau fasilitas publik bertambah.

Semua itu memang penting.Tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar.

Sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat?
Apakah warga yang membutuhkan mendapatkan perhatian?
Apakah pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat?
Apakah pembangunan membuka kesempatan ekonomi bagi warga?
Dan apakah masyarakat memiliki ruang untuk ikut menentukan prioritas pembangunan?

    Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena pembangunan pada akhirnya bukan sekadar tentang menyelesaikan program.Pembangunan adalah tentang menghadirkan manfaat.Tentang membuka kesempatan.Dan tentang memastikan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari prosesnya.

Dari Balai Desa, Pancasila Dihidupkan Sebagai perangkat desa, kami berada cukup dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat.

Kami mendengar keluhan.
Kami menerima aspirasi.
Kami melihat kebutuhan warga.
Dan dalam batas kewenangan yang dimiliki, kami ikut berusaha mencari jalan keluar atas berbagai persoalan tersebut.
Dari pengalaman itulah saya melihat bahwa mengamalkan Pancasila tidak selalu membutuhkan tindakan besar.
Pancasila dapat dimulai dari cara kita memberikan pelayanan.
Dari cara kita menyapa warga.
Dari kesediaan mendengarkan keluhan masyarakat.
Dari keberanian berlaku adil.
Dari ketelitian mengelola administrasi.
Dari keterbukaan dalam musyawarah.
Dan dari kesediaan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila hari ini memang memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan masa lalu.
Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyampaikan informasi.
Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik.
Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat langsung dianggap benar.
Perbedaan pendapat pun dapat dengan mudah berkembang menjadi pertentangan apabila tidak disikapi dengan kedewasaan.
Dalam kondisi seperti itu, desa memiliki posisi yang penting.
Desa merupakan ruang sosial tempat masyarakat masih memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung.
Persoalan dapat dibicarakan.
Perbedaan dapat dimusyawarahkan.
Warga masih dapat bergotong royong.
Dan kepedulian terhadap sesama masih dapat dirawat.
Karena itu, menjaga kehidupan sosial masyarakat desa juga berarti menjaga ruang tumbuhnya nilai-nilai Pancasila.
Gotong royong jangan hanya menjadi slogan.
Musyawarah jangan hanya menjadi agenda formal.
Pelayanan publik jangan hanya dipahami sebagai rutinitas administratif.
Semuanya harus memiliki satu orientasi:
kepentingan masyarakat.
Kesaktian Pancasila Harus Terlihat dalam Tindakan
Bagi saya, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum untuk melakukan refleksi sederhana, khususnya bagi kami yang bekerja di pemerintahan desa.
Sudahkah nilai-nilai Pancasila tercermin dalam cara kami melayani masyarakat?
Pertanyaan itu penting.
Sebab Pancasila tidak hanya hidup di dalam teks.
Pancasila hidup dalam tindakan.
Ia hadir ketika seorang perangkat desa melayani warga tanpa membeda-bedakan.
Ia hadir ketika masyarakat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.
Ia hadir ketika warga bergotong royong membantu tetangganya.
Ia hadir ketika pembangunan direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Dan ia hadir ketika kepentingan bersama ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.Pada akhirnya, kesaktian Pancasila bukan hanya sesuatu yang diperingati setiap 1 Oktober.Nilai-nilainya perlu terus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari balai desa.
Dari ruang pelayanan.
Dari forum musyawarah.
Dari lingkungan dusun.
Dari RT dan RW.
Hingga dari hubungan sederhana antarwarga.
Menjaga Pancasila tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar.
Ia dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana:

melayani dengan tulus, bekerja dengan jujur, berlaku adil, menghargai perbedaan, bermusyawarah, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Jika nilai-nilai tersebut terus hidup di desa, maka Pancasila tidak hanya kita hafalkan sebagai dasar negara.Pancasila benar-benar menjadi dasar dalam cara kita hidup...
Dan dalam cara kita mengabdi kepada masyarakat.