BINJAI - INDOMETRO.NET-
Ketua Investigasi GATWAMTRA, Marihut M. Simarmata mendesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas Kejagung RI, dan Komisi Kejaksaan RI segera turun dan memeriksa Kejaksaan Negeri Binjai.
Desakan keras ini menyusul digelarnya sidang perdana 4 terdakwa RG, JW, RD dan AR di Pengadilan Negeri Kelas IA Medan Ruang Cakra 8, Kamis 17/9/2026 yang dipimpin Ketua Majelis M. Nazir SH MH. Perkara yang disidangkan diduga kuat adalah kasus pidana umum PIDUM yang dipaksakan menjadi pidana khusus PIDSUS TIPIKOR tanpa dasar hukum yang jelas.
Informasi di persidangan menyebut, keempatnya didakwa terkait kegiatan yang TIDAK TERCANTUM DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA 2022-2025.
DUGAAN KRIMINALISASI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Marihut menilai langkah JPU Kejari Binjai ini sangat berbahaya dan mencederai rasa keadilan.
"Ini preseden buruk! Jangan main-main dengan nasib orang. Kalau tidak ada kerugian negara, jangan paksakan pakai UU Tipikor. Ini diduga rekayasa perkara dan penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh oknum di Kejari Binjai. Kami minta diperiksa!" tegas Marihut M. Simarmata kepada indometro.net, senin 21/9/2026.
Ia menegaskan ada indikasi pelanggaran berat:
1. Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016
MK sudah memutuskan frasa dapat merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor harus dimaknai "telah nyata merugikan keuangan negara."
"Tanpa Audit BPK/BPKP yang menyatakan ada kerugian negara yang nyata, jaksa tidak boleh menuntut dengan UU Tipikor. Ini hukum mutlak!" ujarnya.
2. Melanggar UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Pasal 30
Kejaksaan wajib bekerja profesional, proporsional dan berhati nurani. Jika Pidum biasa dipaksakan jadi Tipikor tanpa alat bukti kerugian negara, itu melanggar sumpah Jaksa.
3. Melanggar KUHAP Pasal 143 ayat 2 dan 3 - Dakwaan Batal Demi Hukum
Dakwaan harus cermat, jelas, lengkap. Jika tidak jelas apa kerugian negaranya, siapa yang dirugikan, berapa jumlahnya, maka dakwaan Obscuur Libel dan harus batal demi hukum.
4. Melanggar Perja No. PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Perkara Tipikor
Setiap peningkatan ke penyidikan Tipikor wajib gelar perkara dan punya bukti permulaan yang cukup, termasuk audit kerugian negara.
"Yang lebih parah, batas penahanan di Kejaksaan maksimal 50 hari sesuai KUHAP Pasal 24-25. Jangan sampai perkara ini dipaksakan agar terlihat prestasi tapi mengorbankan rakyat kecil," tambahnya.
TUNTUTAN GATWAMTRA:
1. KAJATI SUMUT segera tarik dan ekspose ulang perkara RG dkk.
2. JAMWAS Kejagung & KOMISI KEJAKSAAN RI periksa Kajari Binjai dan JPU yang menangani perkara.
3. Majelis Hakim PN Medan Cakra 8 agar jeli dan berani menyatakan dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhi unsur Tipikor.
4. Buka ruang Praperadilan bagi para terdakwa sesuai KUHAP Pasal 77.
Kami akan surati resmi Presiden RI, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung RI, Jamwas, Komjak, dan Kajati Sumut. Kejari Binjai tidak boleh kebal hukum. Jika terbukti menyalahgunakan Pasal 3 tentang melebihi kewenangan jabatan, maka oknum Jaksa itu sendiri yang harus diproses dengan Pasal 421 KUHP jo UU Tipikor, pungkas Marihut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kajari Binjai dan Kasi Pidsus Kejari Binjai belum berhasil dikonfirmasi.(HS03).






Tidak ada komentar: