BINJAI - INDOMETRO.NET-
Dunia pendidikan di Kota Binjai tercoreng akibat oknum Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Binjai yang mana diduga melakukan pungutan liar berkedok sumbangan pengembangan pendidikan.
Melalui cat wathsapp salah deorang orang tua siswa yang tidak ingin disebut namanya minggu 13 september 2026,Fakta yang diterima indometro.net , Kepsek SMA Negeri 5 Binjai mengedarkan pengumuman resmi di grup wali kelas yang isinya dugaan pungli atas pembayaran SPP yang mana akibat dari oknum kepala sekolah tersebut orang tua siswa merasa menjadi "sapi perah"
Berikut isi edaran tersebut:
" Assalamu'alaikum... Mengingatkan kembali Menindak lanjuti surat edaran Kadisdik Prov SUMUT Tentang Sumbangan Pengembangan Pendidikan, maka kepada bapak/ibu wali kelas agar mengumpulkan kartu pembayaran SPP dari masing-masing kelas. Mulai bulan September Pembayaran langsung ke No rekening ini SPP SMA Negeri 5 Binjai dengan nomor rekening, 31002040365796 Bank Sumut. Sumbangan dimulai tanggal 1-10 setiap bulannya. Bukti Sumbangan di Screenshoot dan di laporkan kepada wali kelas masing-masing."
Padahal jelas, SMA Negeri adalah sekolah negeri yang dibiayai negara, SPP GRATIS.
Dengan mencantumkan nomenklatur SPP SMA Negeri 5 Binjai 31002040365796 Bank Sumut dan mewajibkan bayar tanggal 1-10 tiap bulan serta wajib lapor bukti screenshot ke wali kelas, maka ini bukan lagi sumbangan sukarela, tapi PUNGUTAN LIAR.
Padahal Surat Edaran Kadisdik Provsu tentang Sumbangan yang diklaim jadi dasar, tidak pernah membolehkan pemaksaan, tidak boleh pakai istilah SPP, dan tidak boleh ada batas waktu pembayaran.
Saat ditemui diruang kerjanya di jalan jambi kecamatan binjai selatan pada pukul 12.25 wib, kepsek SMA Negeri 5 Rumpia Ginting menyatakan pada awak media Indometro.net bahwa hal ini saya jalankan karena adanya intruksi dari dinas pendidikan propinsi,paparnya.
Ketua Investigasi GATWAMTRA, Marihut H. Simarmata langsung meradang dan mendesak pencopotan Kepsek SMA Negeri 5 Binjai.
"Ini pungli nyata! Ini pemerasan terhadap wali murid! Mana ada istilah SPP di SMA Negeri? SMA Negeri itu gratis! Kalau pakai rekening atas nama SPP SMA Negeri 5 Binjai itu sudah niat jahat. Harus dicopot Kepseknya!" tegas Marihut kepada indometro.net.
Marihut membeberkan pelanggaran hukum yang dilakukan Kepsek SMA Negeri 5 Binjai:
1. Melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 10 ayat 1 & 2:
Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ada batas waktu, tidak ada nominal. Kalau diwajibkan tanggal 1-10 dan wajib screenshot bukti transfer ke rekening SPP, itu PUNGLI.
2. Melanggar Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang BOS dan Pergub Sumut tentang Pendidikan Gratis: Dana BOS dan BPP sudah mengcover operasional SMA Negeri. Dilarang memungut SPP dari siswa.
3. Diduga Melanggar Pasal 12 huruf E UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor: Pegawai negeri yang memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan dalih sumbangan adalah pemerasan jabatan, ancaman 4-20 tahun penjara.
4. Melanggar UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat 2:
Pemerintah wajib menjamin pendidikan gratis tingkat dasar dan menengah.
Saya Marihut H. Simarmata selaku ketua investigasi GATWAMTRA mendesak:
1. KEPADA KADIS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABID SMA PROVSU: COPOT KEPSEK SMA NEGERI 5 KOTA BINJAI SEKARANG JUGA! Jangan lindungi pungli!
2. Kepada Inspektorat Provsu dan Saber Pungli Sumut: Periksa aliran rekening pada nomor rekening 31002040365796 Bank Sumut atas nama SPP SMA Negeri 5 Binjai. Ke mana uangnya selama ini?
3. Kepada Kejari Binjai segera panggil dan periksa kepsek SMA Negeri 5 atas dugaan pungli .
4. Kepada Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah M.AP: Tolong awasi sekolah negeri di Binjai, jangan biarkan orang tua siswa diperas!"
"Besok kami akan laporkan resmi rekening SPP SMA Negeri 5 Binjai ini ke Kajati Sumut dan Ombudsman Sumut. Ini bukti pungli yang tidak bisa dibantah," pungkas Marihut.
(HS03).





Tidak ada komentar: