Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan

📰 BERITA TERKINI
Memuat berita...
Memuat berita...

DIDUGA KASUS PIDUM JADI PIDSUS,KEJARI BINJAI SIDANGKAN 4 TERSANGKA DI PN MEDAN.

Redaksi
Sabtu, 19 September 2026
Last Updated 2026-09-19T03:47:41Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
INGIN JADI WARTAWAN KAMI??




BINJAI, indometro.net-

Pengadilan Negeri Kelas IA Medan menggelar sidang perdana kasus yang diduga berawal dari perkara pidana umum Pidum yang dialihkan menjadi tindak pidana khusus Pidsus oleh Kejaksaan Negeri Binjai.

Sidang digelar Kamis 17/9/2026 di Ruang Sidang Cakra 8. Hadir Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Binjai, kuasa hukum, para terdakwa, serta Majelis Hakim yang diketuai M. Nazir, SH., MH. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan terhadap 4 terdakwa yakni RG, JW, RD dan AR.

Berdasarkan penyidikan, keempat terdakwa diduga terlibat dalam kegiatan yang tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA tahun 2022-2025. Hal ini yang kemudian menjadi dasar Kejari Binjai menaikkan status perkara ke tindak pidana korupsi.

Menanggapi dugaan pengalihan perkara dari Pidum menjadi Pidsus tersebut, Ketua Investigasi GATWAMTRA, Marihut M. Simarmata meminta proses hukum harus transparan dan sesuai undang-undang.

"Kami mencium ada kejanggalan. Jangan sampai kasus pidana umum biasa dipaksakan menjadi tindak pidana korupsi demi target tertentu. Kejaksaan harus profesional," tegas Marihut papar nya pada awak media. Ia menguraikan sejumlah aturan yang harus dipatuhi Kejaksaan yakni,

1.  UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 huruf D 

    Kejaksaan bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, namun harus berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang jelas.

2.  UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 Tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan penyalahgunaan kewenangan. Jika tidak tercantum di DPA bukan otomatis korupsi, harus dibuktikan dulu adanya kerugian negara oleh BPK/BPKP.

3.  KUHAP Pasal 109 dan Pasal 138  

    Penyidik wajib memberitahukan secara jelas dasar hukum dan perubahan status perkara kepada tersangka dan penasehat hukum.

4.  Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tipikor 

    Setiap peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan Tipidsus wajib didahului gelar perkara dan ekspose terbuka.


"Jika memang DPA 2022-2025 tidak ada, apakah sudah ada audit kerugian negara dari BPK? Kalau belum, itu bukan korupsi, tapi murni pelanggaran administrasi atau pidana umum. Kejari Binjai jangan buat gaduh hukum, terlebih yang didakwakan oleh kejaksaan negeri binjai UU 12B dan 12E yang mana tidak terdapat barang bukti"tegas Marihut.

Ketua investigasi GATWAMTRA Marihut  mendesak Kajati Sumut, Komisi Kejaksaan, dan Ketua PN Medan agar mengawasi persidangan ini secara ketat agar tidak terjadi kriminalisasi.

"Jika majelis hakim yang diketuai M. Nazir, SH., MH menemukan dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan kabur obscuur libel, maka demi hukum dakwaan harus batal demi hukum," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pengalihan kasus dari Pidum ke Pidsus tersebut.(HS03)

  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Tidak ada komentar:

Iklan